Saibumi.com, Palembang- anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr. Ir. H. A. Junaidi Auly, M.M. dalam kesempatan kegiatan lokakarya akademik anggota PKS menyampaikan terkait hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah (HKPD).

BACA JUGA: Dukung Ganjar Presiden 2024, Ribuan Santri di Lampung Timur Ingin Pesantrennya Dikunjungi Ganjar

Ia menjelaskan bahwa dengan adanya hubungan ini, diharapkan akan berdampak baik untuk alokasi fiskal dan peningkatan kinerja belanja daerah, dengan tujuan untuk penguatan daerah dan mengurangi ketimpangan baik vertikal maupun horizontal, 26 November 2022.

"Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah ini mempunyai tujuan yang baik guna alokasi fiskal dan peningkatan kinerja daerah, agar daerah semakin kuat dan dapat mengurangi ketimpangan", kata Junaidi.

Namun, memang masih banyak tantangan yang dihadapi. Diantaranya belum optimalnya hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah menjawab perbaikan kesejahteraan masyarakat yang disignifikan. 

"Masih banyak tantangan dalam optimalisasi HKPD seperti kemandirian fiskal daerah", ungkap Junaidi.

Alumni pascasarjana IPDN ini menambahkan, anggaran TKDD sebagai konsekuensi desentralisasi fiskal terus meningkat, namun belum diikuti dengan peningkatan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang signifikan. Hal ini didasarkan pada sebagian besar DAU digunakan untuk belanja pegawai (30%-65%). Permasalahan ini harus diupayakan diperbaiki agar tujuan dari hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah ini tercapai dan kesejahteraan masyarakat tercapai.

"Anggaran TKDD meningkat namun belum diikuti dengan peningkatan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang signifikan, ini perlu terus diupayakan dan diperbaiki", tutup Junaidi.(SB05) 

BACA JUGA: Dukung Ganjar Presiden 2024, Ribuan Santri di Lampung Timur Ingin Pesantrennya Dikunjungi Ganjar